Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

6.1. pelapisan sosial

       
  Pengertian pelapisan sosial

Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang, tentunya akan membentuk suatu masyarakat heteroggen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata.

      
 Proses terjadinya pelapisan sosial

1.      Terjadi dengan sendirinya

Berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Karena sifatnya yang disengaja maka bentuk lapisan dan dasar daripada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

2.      Terjadi dengan disengaja

Ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Ditentukan secara jelas dan tegas wewenang serta kekuasaan yang diberikan pada seseorang. Dalam organisasi dengan cara ini mengandug dua sistem yang disusun yaitu:

a)      Sistem fungsional : pembagian kerja pada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dannharus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.

b)      Sistem skalar: pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas(vertikal).

                   
                   Kelemahan dari sistem ini:

1.      Karena organisasi itu sudah diatur sedemikian rupa, sering terjadi kelemahan dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

2.      Membatasi kemampuan individual yang sebenarnya mampu, namun karena kedudukannya yang mengangkat maka tidak memungkinkan untuk mengambil inisiatif.

         
Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai stratifikasi sosial diantaranya menurut Pitirim A. Sorokin pada tahun 1928 bahwa “pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat”. Theodorson,George A. dan Achilles G. pada tahun 1979 berpendapat dalam dictionary sociology bahwa “pelapisan masyarakat adalah jenjang status dan peranan yang relative permanen yang terdapat dalam sistem social didalam hal perbedaan hak,pengaruh dan kekuasaan”. Masyarakat yang berstatifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, dimana lapiasan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit keatas.

B. Pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial

 Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh system sosial masyarakat kuno. Didalam organisasi masyarakat primitifpun dimana belum mengenai tulisan. Pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal itu terwujud berbagai bentuk sebagai berikut:

a. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban

b. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa

c. Adanya pemimpin yang saling berpengaruh

d. Adanya orang-orang yang dikecilkan diluar kasta dan orang yang diluar perlindungan hokum

e. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri

f. Adanya pembedaan standar ekonomi dan didalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum

Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai masyarakat yang komunistis yang tanpa hak milik pribadi dan perdagangan adalah tidak benar. Ekonomi primitive bukanlah ekonomi dari individu-individu yang terisolir produktif kolektif.

Teori Tentang Pelapisan Sosial

Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas :

a)      Kelas atas (upper class)

b)      Kelas bawah (lower class)

c)      Kelas menengah (middle class)

d)      Kelas menengah ke bawah (lower middle class)

Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat dicantumkan di sini :

1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

2) Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

3) Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

4) Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

5) Karl Marx menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan sosial, yaitu :

a. ukuran kekayaan

b. ukuran kekuasaan

c. ukuran kehormatan

d. ukuran ilmu pengetahuan

Transportasi jika ditilik dari sisi sosial lebih merupakan proses afiliasi budaya dimana ketika seseorang melakukan transportasi dan berpindah menuju daerah lain maka orang tersebut akan menemui perbedaan budaya dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu sudut pandang sosial juga mendeskripsikan bahwa transportasi dan pola-pola transportasi yang terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya, pola pergerakan transportasi penduduk akan terjadi secara massal dan masif ketika mendekati hari raya. Hal ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang memiliki tendesi untuk kembali ke kampung halaman setelah lama tinggal di perantauan.

Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada. Kebanyakan dari Negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan perekonomian. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi seperti halnya dermaga, pelabuhan, bandara, dan jalan rel dapat menimbulkan efek ekonomi berganda (multiplier effect) yang cukup besar, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, maupun dalam memutar konsumsi dan investasi dalam perekonomian lokal dan regional.

Kurang tanggapnya pemerintah dalam menanggapi prospek perkembangan ekonomi yang dapat diraih dari tansportasi merupakan hal yang seharusnya dihindari. Sistem transportasi dan logistik yang efisien merupakan hal penting dalam menentukan keunggulan kompetitif dan juga terhadap pertumbuhan kinerja perdagangan nasional dalam ekonomi global. Jaringan urat nadi perekonomian akan sangat tergantung pada sistem transportasi yang andal dan efisien, yang dapat memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut saya solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini adalah pemerintah harus tanggap dalam menangani prospek perkembangan ekonomi yang dapat diraih dari transportasi. Sistem transportasi harus andal dan efisien.

Sumber: http://upenpenupen.blogspot.com/2013/01/contoh-kasus-pelapisan-sosial-dan.html

6.2. Kesamaan derajat

Kesamaan derajat

Sifat perhubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya timbal balik, artinya orang itu sebagai anggota masyarakatnya, mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat, maupun pemerintah negara, dalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dilindungi oleh undang-undang yang menjadi hukum positif. Undang-undang tersebut berlaku sama pada setiap orang tanpa terkecuali, dalam arti semua orang mempunyai kesamaan derajat dan di jamin oleh undang-undang.

Pasal-pasal dalam UUD’45 tentang persamaan hak

Dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang HAM atau Universitas Declaration Of Human Rights(1948) dalam pasal-pasalnya seperti:

Pasal 1    : “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama.          Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Pasal 2 ayat 1  : “Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan taka da kecuali apapun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, Bahasa, agama, atau poliotik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan ata kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan”.

Pasal 7 : “ sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan taka da perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.”

4 pokok hak asasi dalam pasal yang tercantum pada UUD’45

Pertama tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan dimuka pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 ditetapkan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kemudian yang ditetapkan pada pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara atas pekerjaan da penghidupan yang layak.

Kemudian yang ditetapkan pada pasal 28, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang.”

Pokok ketiga, dalam pasal 29 ayat 2, dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : “Negara memjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pokok keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi : (1) “ tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan (2) “ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.  

6.3.Elite dan Massa

Pengertian elite

Dalam pengertian umum, elite menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus dapat diartikan sekelompok orang-orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Fungsi elite dalam memegang strategi

 Dalam kehidupan sosial yang teratur, baik dalam konteks luas maupun yang sempit selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu golongan tersendiri sebagai satu golongan yang penting, memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Penentuan golongan minoritas ini didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap berbagai peranan yang dilancarkan dalam kehidupan masa kini serta meletakkan,dasar-dasar kehidupan yang akan datang. Golongan minoritas yang ada pada posisi atas secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dalam studi sosial dikenal dengan elite.

Golongan elite sebagai minoritas sering ditampakkan dengan beberapa bentuk penampilan antara lain :

a)     Elite menduduki posisi yang penting dan cenderung merupakan poros kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

b)     Faktor utama yang menentukan kedudukan mereka adalah keunggulan dan keberhasilan yang dilandasi oleh kemampuan baik yanag bersifat fisik maupun psikhis, material maupun immaterial, merupakan heriditer maupun pencapaian.

c)     Dalam hal tanggung jawab, mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain.

d)     Ciri-ciri lain yang merupakan konsekuensi logis dari ketiga hal di atas adalah imbalan yang lebih besar yang diperoleh atas pekerjaan dan usahanya.

Tujuan yang akan di capai harus terikat serta merupakan tujuan bersama kepandaian dalam menyesuaikan diri terutama bagi elite baru dapat membantunya secara efektif dalam mengarahkan masyarakatnya untuk mencapai tujuannya tersebut. sehubungan dengan fungsi yang harus dijalankan oleh elite dalam memegang pimpinan ia harus dapat mengatur strategi yang tepat. Dalam hal ini, kita dapat membedakan elite pemegang strategi secara garis besar, sebagai berikut :

Elite politik ( yang berkuasa dalam mencapai suatu tujuan dan biasa disebut sebagai elite dari segala elite ).

Elite ekonomi, militer, diplomatik, dan cendekiawan ( yang berkuasa pada masing-masing bidang tersebut ).

Elite agama, filsuf, pendidik, dan pemuka agama.

Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis, seperti : artis, penulis buku ( novelis, komikus ), tokoh film, dan sebagainya.

Elite dari segala elite haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan mengajak para elite pemegang strategi di masing-masing bidang untuk menjalin kerja sama yang baik.

 Adanya perbedaan dalam masyarakat tersebut seluruhnya merupakan tanggung jawab para elite tersebut untuk dapat bekerjasama lain di dalam tiap lembaga kehidupan masyarakat. Di dalam suatu masyarakat, mungkin tindak-tanduk elite merupakan contoh, dan sangat mungkin seorang elite diharapkan dapat melakukan segala fungsi yang multi dimensi walaupun kadang sulit untuk dilaksanakan.

Pengertian massa

a)      Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi yang secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan serta dalam perilaku massal sepertinya mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai diberitakan dalam pers, atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas.

Ciri-ciri massa

Terhadap beberapa hal yang penting sebagian ciri-ciri yang membedakan di dalam massa :

1.      Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakamuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers.

2.      Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.

3.      Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota­anggotanya.

4.      Very loosely organized, serta tidak bertindak secara bulat atau sebagai satu kesatuan. Seperti halnya/crowd.

6.4. Pembagian pendapatan

Komponen pendapatan

Pada dasarnya dalam kehidupan ekonomi itu, hanya ada dua kelompok, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam rumah tangga produsen dilakukan proses produksi.

Perhitungan pendapatan

Perhitungan pendapatan

a. Sewa tanah

    Bunga tanah adalah bagian dari pendapatan nasional yang dierima oleh pemilik tanah, karena ia telah menyewakan tanahnya kepada penggarap.

b. Upah

    Upah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh buruh karena menyumbangkan tenaganya dalam proses produksi.

c. Bunga modal

    Sewa modal atau bunga adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik modal karena tela meminjamkan modalnya dalam proses produksi.

d. Laba pengusaha

    Pengusaha memperoleh balas jasa yang berupa keuntungan karena telah mengorganisasi faktor-faktor produksi dalam melakukan proses produksi.

Distribusi pendapatan

Setelah dilakukan perhitungan pendapatan nasional  maka dapat diketahui kegiatan produksi, lebih lanjut mempermudah perancangan perekonomian negara,dan dapat diketahui berapa tingkat income perkapita ini menunjukan tingkat potensi kemakmuran rata-rata. Tingkat income perkapita tinggi belum berarti bahwa tingkat kemakmuran itu telah merata dan dapat dinikmati oleh semua warga. Itulah sebabnya persoalan distribusi termasuk yang paling strategis dan peka dalam masalah pendapatan nasional yang mana sering menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Pendapatan nasional

Cara menghitung pendapatan nasional

Sebagai jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan nasional membutuhkan penghitungan yang tepat dan akurat, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar sesuai dengan data yang ada, bukan hanya sekadar pencitraan pemerintah saja. Untuk menghitung pendapatan nasional terdapat tiga pendekatan cara menghitungnya, yaitu:

1. Pendekatan pengeluaran

Dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama satu tahun. Pengeluaran yang dimaksudkan dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut.

Y = C + I + G + (X – M)

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi rumah tangga

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

Misalnya : Diketahui data sebagai berikut.

Pengeluaran konsumsi:        Rp 20.000.000.000,00

Menyewa tanah:                   Rp 10.000.000.000,00

Pengeluaran pengusaha:       Rp 14.000.000.000,00

Ekspor:                                 Rp 16.000.000.000,00

Impor:                                  Rp 6.000.000.000,00

Keuntungan:                        Rp 10.000.000.000,00

Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu ... pengeluaran adalah  Y = C + I + G + (X-M)

dimana, Y : Pendapatan Nasional

C : Pengeluaran konsumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

M : Impor, makaY = 20.000.000.000,00 + 10.000.000.000,00 + 14.000.000.000,00+ (16.000.000.000,00 - 6.000.000.000)

Y = Rp 54.000.000.000,00

Jadi, pendapatan nasional adalah Rp 54.000.000.000,00

Sumber : https://www.e-sbmptn.com/2014/11/contoh-soal-ekonomi-pendapatan-nasional.html

2. Pendekatan produksi

Dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang/jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut.

Y = {(P1 x Q1) + (P2 x Q2) + … + (Pn x Qn)}

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

P1 = harga barang ke-1

P2 = harga barang ke-2

Pn = harga barang ke-n

Q1 = jenis barang ke-1

Q2 = jenis barang ke-2

Qn = jenis barang ke-n

3. Pendekatan pendapatan

Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama satu tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan.

Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Y = r + w + i + p

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

r = pendapatan upah atau gaji

w = pendapatan sewa

i = pendapatan bunga

p = pendapatan laba usaha

Pencatatan laporan keuangan yang baik, tepat, dan terperinci akan amat sangat membantu dalam  memudahkan penghitungan pendapatan nasional dengan hasil yang akurat.

Sumber:

http://www.elearning.gunadarma.ac.id

http://oeebudhi.blogspot.com/2011/11/62-kesamaan-derajat-dan-elite-massa.html

http://www.simulasikredit.com/bagaimana-cara-menghitung-pendapatan-nasional/

http://www.gunadarma.ac.id/